BIMTEK MANAJEMEN ASET DAERAH DAN INVENTARISASI ASET

Sistem Manajemen Aset Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah mengalami banyak perubahan, dimana Pemerintah Daerah dituntut agar mengarah kepada model manajemen aset yang efektif dalam pengadaan dan pengelolaan, efisien dalam pemanfaatan dan pemeliharaan, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi manajemen aset. Pengelolaan...

Read More

BIMTEK PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD - RKA SKPD DALAM PELAKSANAAN RENCANA KERJA ANGGARAN TA 2013 SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2012

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Daerah.  RKPD disusun dengan tujuan untuk mewujudkan sinergitas pada tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPD memuat isu strategis, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, dan rencana kerja baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh...

Read More

DIKLAT TEKNIS PEDOMAN PERENCANAAN, REGULASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN

Investasi merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan daerah, untuk itu penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Propinsi / Kabupaten / Kota. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menggali potensi daerahnya dan menciptakan peluang penanaman modal. Promosi atau publikasi potensi daerah pada era sekarang ini menjadi sangat penting mengingat perannya sebagai "sarana pemasaran" daerah dalam rangka "menjual" daerahnya kepada investor. Kondisi yang kondusif dan peluang...

Read More

BIMTEK SOSIALISASI PERPRES NO. 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Telah ditetapkan  Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres No.70 Tahun 2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah, penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Perubahan yang tertuang dalam Perpres No 70 Tahun 2012 ini bertujuan menghilangkan bottlenecking dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran...

Read More

BIMTEK, TRYOUT DAN SOSIALISASI PERPRES No. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SERTA UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (goog governance) khususnya dalam hal kegiatan barang/jasa pemerintah telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penganti Keppres No. 80 Tahun 2003. Terdapat 14 perbedaan pokok Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003. Diantaranya ruang lingkup pendanaan dengan pinjaman dan hibah luar negeri, jenis pengadaan, keharusan membentuk...

Read More

DIKLAT ADMINISTRASI DESA

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Sebagai warga negara Indonesia, penting mengetahui pelayanan administrasi yang ada di pemerintahan terutama pelayanan administrasi yang terdapat pada masyarakat desa, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya administrasi pemerintahan di tingkat desa. Dukungan administrasi merupakan faktor penentu dalam...

Read More